WARGA MERAPI MENUNTUT : HUTAN TANAMAN RAKYAT ATAU BERI KAMI LAHAN SESUBUR MERAPI! (Wacana Taman Nasional Lahan Pasca Erupsi Merapi )

Posted on Updated on

Putri Asih Sulistiyo

Koordinator Tim Kelembagaan IPB Goes to Field Merapi

Sejengkal lahan bisa jadi tidak hanya memiliki nilai historis, ekonomis, maupun sosiologis, namun juga memiliki nilai religius dan mistis. Mahalnya nilai lahan juga dirasakan warga lereng merapi. Merapi adalah gunung berapi  di bagian tengah Pulau Jawa yang merupakan gunung berapi paling aktif aktif di Indonesia, gunung ini meliputi banyak kecamatan di provinsi D.I Yogyakarta  dan tiga kabupaten yang berbeda di Jawa Tengah, yaitu, Magelang, Boyolali, dan Klaten.

Gunung keramat ini mulai diketahui kedahsyatannya pada letusan pertama ditahun 1006, satu abad yag lalu, dan kemudian kembali menunjukan keperkasaanya pada oktober 2010, letusan yang diharapkan menjadi letusan merapi terakhir sepanjang masa. Letusan terakhir inilah yang memunculkan sebuah wacana sensitif  bagi korban pasca erupsi merapi, yaitu menghutankan lahan pasca erupsi merapi dan menjadikannya masuk kedalam Taman Nasional Gunung Merapi.

Wacana ini memang dirasa terlalu sensitif  bagi warga pasca erupsi, hal tersebut aat saya rasakan ketika Januari lalu saya mengunjugi dua dusun tertingi di Merapi,  tepatnya di Kabupaten Magelang yaitu dusun Stabelan dan Takeran, dusun yang hanya berjarak 3,5 Km dari gunung itu.

Lazimnya penduduk Jawa lain yang masih kental menganut adat, penduduk merapi yang kebanyakan merupaan penduduk asli , lahir, besar, dan menetap disana memiliki sistem kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan Kejawen, walaupun mayoritasnya menganut agama islam. Salah satu dari budaya ini adalah mengangap bahwa alam ini ada yang menjaganya, selain Tuhan mereka, termasuk gunung api, lahan pertanian dan perladangan, ternak dan lain sebagainya. Mereka mungkin akan lebih mempercayai hal-hal gaib dalam memtuskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan alam dibandingkan dengan bukti-bukti ilmiah yang dipaparkan.

Salah satu hal yang membuat mereka menetap di Merapi adalah makam-makam keramat yang mereka akui sebagai leluhur mereka. Saya pernah mengunjungi komplek pemakaman yag dikeramatkan oleh mereka, dan tidak begitu kaget jika makam orang yang mereka sebut sebagai “mbah” cukup bagus untuk sebuah makam, selain itu disana pun banyak sekali terdapat bekas bakaran dupa dan koin-koin receh zaman dulu, sugesti saya hal tersebut dilakukan oleh warga sini sebagai sebuah ritual pemujaan atau sebagainya.

Hal lain yang membuat mereka begitu mencintai tempat asalnya adalah suburnya lahan mereka, bahkan mungin saja sulit untuk menjumpai lahan sesubur Merapi. Alasan-alasan diatas dan alsan sosiologis-kultural lain seperti interaksi dan sebaginya cukup menjadi alasan penolakan warga merapi terhadap wacanya memasukan lahan pasca erupsi merapi yang dahulunya dihuni warga sebagai bagian dari Taman Nasional gungung Merapi.

Taman Nasional Gunung Merapi  denudah ada sejak keluarnya SK Menhut 134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004. Tujuan Taman Nasional ini adalah perlindungan bagi sumber-sumber air, sungai, dan peyangga kehidupan lainnya. Taman Nasional Gunung Merapi berada di bawah pengelolaan Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta. Pengelolaan Taman Nasional ini sebelumnya dilakukan dengan kolaborasi managemen antara Departemen Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kaupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Perum Perhutani. Kolaborasi management adalah pengelolaan Taman Nasional, aspek kelembagaan dan aspek teknis. Kolaborasi management ini dituangkan dalam kesepakatan bersama dan dirinci dalam perjanjian kerja sama yang menguraikan tentang hak dan kewajiban masing-masing institusi yang berkolaborasi.

Sebenarnya, meletusnya merapi Oltober lalu juga membuat pengelola TNGM merugi milyaran rupiah, maka rekonstruksi TNGM pun patut dilakukan. Relokasi ini pun akan sekaligus memperluas cakupan TNGM, daerah perluasan TNGM adalah daerah-daerah berpenghuni yang yang terkena dampak erupsi, sehingga  warga disana nantinya akan direlokasi ke tempat lain. Hal tersebut yang disebutkan wakil presiden Budiyono dan Departemen Kehutanan dalam berbagai kesempatan diskusi tentang Merapi. Berubahnya lahan produktif dan rumah tingga bagi masyarakat tersebut tentunya menyulut pro dan kontra dikalangan masyarakat sendiri. Sebagian besar masyarakat menolak konsep Taman Nasional, mereka menuntut jika ingin ada relokasi dan menghutankan lahan mereka, maka harus dengan menerapkan sistem kolabrasi, dengan masyarakat sebagai basisnya. Sistem kolaborasi ini harus menguntungkan semua pihak khususnya masyarakat pemilik lahan, karena merekalah pemilik sah akses dan kontrol lahan tersebut. Solusi masyarakat adalah pengelolaan hutan tanaman rakyat atau jika pemerintah tetap bersikukuh mentaman nasionalkan, maka mereka menuntut, “berikan kami lahan sesubur Merapi”.

Hutan tanaman Rakyat dinilai lebih adil bagi masyarakat, masyarakat tidak ingin kehilangan haknya, hal ini didukung pernyataan Hendry Goerge, 1839 – 1889 “ Bagaimana bisa dikatakan seseorang mempunyai negara, bilamana Ia tidak memiliki hak terhadap sejengkal tanah pun disana”, terlebih mereka belum tahu bagaimana tempat relokasi yang ditawarkan pemerintah.

Hutan Tanaman Rakyat memiliki  kelembagaan individual atau koperasi. Pemanfaatannya dapat dilakukan oleh masyarakat secara individual atau kelompok. Hutan Tanaman Rakyat meruakan salah satu konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Konsep ini mengacu pada  pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman. Hutan Tanaman Rakyat memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan antara lain:

1.  Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya (people organized themselves based on their necessity) yang berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan” masyarakat.

2.  Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya (labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab.

3.  Prinsip ketiga adalah Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.

Ketiga prinsip di atas dikonsepkan dan diimplementasikan dalam pembangunan HTR dimana masyarakat akan menjadi ”owner” IUPHHK-HT dan sebagai pelaku langsung.

Pola pengelolaan hutan yang pro rakyat inilah yang sangat digarapkan oleh masyarakat merapi pasca erupsi. Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat ini pun akan sangat membantu pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sehingga masyarakat yang masih dirundung pilu karena bencana tidak harus binggung karena lahannya akan dijadikan hutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s