Potensi Konflik Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

Posted on Updated on

ABSTRACT

Conflict can be happen if there are different way between needed and  reality. Agrarian conflict is one of the conflict. The development  of palm plantation can brought a matter to a head in all aspect of live, and it can caused an agricultural conflict. Agricultural conflict that is the competition of natural resources, the structural conflict, social-economic change, and government policy and strategies.

Key word : Agricultural conflict

RINGKASAN

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki lahan potensial untuk pertanian. Salah satu komoditas petanian yang dikembangkan di Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak keunggualan salah satunya adalah kedudukanya sebagai komoditas ekspor nasional. Permintaan kelapa sawit pun terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi dalam mengolahnya. Hal tersebut mengakibatkan komoditas kelapa sawit terus di kembangkan dan perkebunannya terus diperluas.

Perluasan perkebunan sawit memiliki dampak-dampak besar bagi penduduk Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah  konversi  lahan dan sumber daya, serta terjadinya perubahan luar biasa terhadap kehidupan ekologi setempat, datangnya penanam modal besar dan pembangunan infrastruktur baru, perpindahan penduduk dan pemukiman, fluktuasi perdagangan lokal dan internasional.

Permasalahan-permasalahan  diatas merupakan masalah yang memiliki potensi terjadinya konflik bila didiamkan begitu saja. Potensi konflik ini dapat terjadi baik antar penduduk daerah setempat, penduduk dengan pengembang, maupun dengan pemerintah daerah dan  pemerintah pusat. Sehingga perlu perhatian yang besar serta pencarian solusi-solusi yang nyata dari berbagai pihak khususnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan dengan segala kompleksitasnya. Sejak pemerintahan orde baru terutama mulai 1970-an, sangat gencar dikumandangkan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan direncanakan, atau  tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki menuju arah yang dikehendaki. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bangsa adalah bidang pertanian, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit.

Salah satu usaha pemerintah mengembangkan perkebunan sawit adalah memperluas lahan perkebunan, Pemerintah terus melaksanakan targetnya hingga laju perluasan kebun sawit kini sudah mencapai 800 ribu hektar per tahun (Jefri Siragih, dkk., 2007:1)[1]. Hal tersebut ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi sektor ekonomi daerah maupun nasional, namun seiring dengan perluasanya persoalan atas sawit pun meluas di berbagai aspek kehidupan.

Berbagai jenis permasalahan yang timbul atas kemelut memunculkan ketidak percayaan dan amarah dari masyarakat serta menimbulkan agresifitas dan amarah masyarakat. Menurut Sears, (1985:124)[2] “Depresi ekonomi menyebabkan frustasi , yang mempengaruhi hampir semua orang…Akibatnya, berbagai bentuk agresi menjadi lebih umum”.

Keadaan ekonomi yang belum pulih benar dan cenderung fluktuatif serta psikologi masyarakat yang terus ditekan  mendorong terjadinya potensi konflik. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Mustain (2007:13)[3],  bahwa kehidupan petani yang sebelumnya dihantui ketidakjelasan, dengan diperparah ketidakmenentuan, serta tekanan dan petani  terperosok dalam kemiskinan struktural dapat mengakibatkan kemarahan dan frustasi mendalam.

Perubahan sosial dan pola-pola kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat akan menyebabkan terjadinya konflik. Sejauhmana korelasi antara beberapa variabel diatas akan menjadi telaah sehingga kita dapat menarik kesimpulan sejauh dan sebesar apa potensi konflik yang muncul atas perluasan perkebunan  sawit ini, dan harapannya diketahui  solusi apa yang tepat untuk mengatasi kemelut ini.

1.2  Rumusan Masalah

  1. Bagaimana perkembangan perkebunan sawit di Indonesia?
  2. Apa saja yang menjadi permasalahan yang dialami oleh petani sawit di Indonesia?
  3. Sebesar apa korelasi antara pengembangan perkebunan sawit dengan potensi konflik yang dapat terjadi?

1.3 Tujuan Penulisan

  1. Mengetahui sejarah dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
  2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh petani kelapa  sawit di Indonesia dari berbagai aspek.
  3. Mengetahui potensi konflik atas pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

  1. Bagi kalangan akademis diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan telaah dalam menyikapi persoalan atas sawit dan potensi konflik di dalamnya.
  2. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan  rujukan untuk membuat keputusan di tingkat pusat maupun daerah

BAB II

PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

2.1 Sejarah Perkembangan Perkebunan Sawit di Indonesia

Kelapa sawit merupakan komoditas holtikutura dari Afrika Barat yang didatangkan pada tahun 1848 ke Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda. Awalnya kelapa sawit didatangkan sebagai tanaman hias langka di Kebun Raya Bogor, barulah pada tahun 1911 kelapa sawit dibudidayakan secara komersial dalam bentuk perusahaan perkebunan. Perkembangan kelapa sawit terus mengalami pasang surut. Data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perkebunan (2007)[4] menyebutkan bahwa produksi dan ekspor kelapa sawit dari tahun 1916 sampai tahun 2006 menunjukkan angka yang sangat signifikan dan fantastis terutama antara tahun 1990 sampai tahun 2006, total luas areal dari 1.126.677 ha menjadi 6.074.926 ha, sedangkan untuk produksi minyak sawit meningkat dari 7.000.508 ton menjadi 16.000.211 ton dan ekspornya dari 4.110.027 ton menjadi 12.101.000 ton. Dari  jumlah tersebut sejumlah 4.582.733 ha atau 75,4 % berada di Pulau Sumatera dengan lahan terluas di Provinsi Riau yaitu 1.409.715 ha, data mengenai ekspor CPO tahun 2005 menunjukkan bahwa India merupakan negara tujuan ekspor terbesar yaitu dengan jumlah volume 1.786.000 ton, sedangkan untuk Eropa, Belanda merupakan negara tujuan ekspor terbesar yaitu 493.000 ton.

Menurut Haryanto[5],(2007), “Sejak masa kolonial sampai sekarang, sejarah Indonesia tidak dapat lepas dari sektor perkebunan. Bahkan sektor ini memiliki arti sangat penting dan menentukan dalam realita ekonomi dan sosial masyarakat di banyak wilayah di Indonesia.” Perkebunan kelapa sawit memegang peran strategis dalam pembangunan di Indonesia.

2.2    Keadaan Perkebunan Sawit  di Daerah Potensial di Indonesia

Tidak semua daerah di Indonesia potensial untuk dijadikan areal perkebunan sawit. Banyak dari daerah potensial meupakan daerah-daerah di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Tabel 2.1 Potensi Ketersedian Lahan Kelapa Sawit di Indonesia

No. Provinsi Luas (ha) No. Provinsi Luas (ha) No. Provinsi Luas (ha)
1. NAD 384.871 8. Bengkulu 208.794 15. Kaltim 4700.333
2. Sumut 37.000 9. Lampung 336.872 16. Sulsel 256.238
3. Sumbar 355.814 10. Jabar 224.706 17. Sulteng 192.370
4. Riau 2.563.156 11. Banten 63.742 18. Sultra 10.264
5. Jambi 1.818.118 12. Kalbar 1.681.186 19. Papua 6.331.128
6. Sumsel 1.483.959S 13. Kalteng 3.610.819
7. Babel 593.038 14. Kalsel 1.162.959

Sumber : Riyan Kiryanto, 2008

Dirjen Perkebunan, (2006)[6] menyebutkan “Hingga saat ini jumlah petani sawit di Indonesai ada sekitar 3 juta orang dan mengusai 34 % luasan kebun, namun sayangnya petani belum menduduki posisi yang strategis dalam hal menentukan kebijakan perkebunan sawit.

BAB III

PERMASALAHAN PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA

3.1 Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit Aspek Ekonomi

Komoditas kelapa sawit memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, hal ini dikarenakan prospek yang baik dari komoditas ini. Kelapa sawit memiliki kedudukan  sebagai komoditas ekspor favorit setelah meningkatnya permintaan CPO sebagai bahan baku bahan bakar nabati (biodiesel), menyerap banyak tenaga kerja sehingga menekan  angka pengangguran, dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah Indonesia dalam rancangan pembangunanya menjadikan sawit sebagai salah satu industri nonmigas yang dapat diandalkan.

Mempopulernya komoditas sawit membuat orang berloma-lomba mengembangkannya. Hal ini berdampak pada penguasaan lahan oleh perusahaan, yang merubah pola perekonomian penduduk sekitar dan privatisasi lahan walaupun sebenarnya hal tersebut tidak diperbolekan, padahal  Ari Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan,(2008:20)[7] mengungkapkan “ Dalam penjelasan UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaanya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, juga menjadi hak bangsa Indonesia jadi tidak semata-mata menjadi pemiliknya saja”. Di halan lain mereka  juga menjelaskan bahwa “ Negara diberikan kewenangan untuk mengatur tanah dan sumberdaya alam lainya”[8].

Permasalahan lain yang muncul kepermukaan  adalah produksi sawit menjadi berlebihan. Ketersedian yang banyak dengan permintaan yang tidak sebanding maupun banyaknya pesaiang mengakibatkan menurunya harga komoditas sawit sehingga mengguncang perekonomian khususnya petani-petani sawit.

3.2 Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit Aspek Sosial Budaya

Salah satu permasalahan yang dapat dikaji dari perubahan sosial budaya perkembangan perkebunan sawit adalah perubahan fungsi lahan dan kearifan lokal.

Sihaloho, Dharmawan, dan Rusli, (2007:255)[9] mengungkapkan “ Konnversi lahan menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan yang dimaksud berhubungan dengan perubahan struktur agraria, proses marginlisasi/kemiskinan dan pelaku konversi (warga masyarakat) ‘tersubordinasi’ oleh pihak pemanfaat konversi.”

Struktur agraria yang berubah, proses kemiskinan, tentunya berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya masyarakat sekitar perkebunan sawit pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonsia pada umumnya.

3.3 Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit Aspek Lingkungan

Seperti yang tercantum dalam  majalah tandan sawit (Jefri Siragih, dkk.,2008:1)[10], target pemerintah hingga tahun 2009 akan membuka lahan hutan untuk sawit di Papua seluas 5 juta hektar, dan diketahui pula bahwa total laju perluasan nasional kebun sawit sudah mecapai 800 ribu hektar per tahun. Hal tersebut tentunya akan memunculkan persoalan-persoalan baru baik dalam dimensi sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan.

Perkebunan sawit berkontribusi besar pada tingginya laju kerusakan hutan menurut data Direktorat Jendral Kehutanan bahwa setiap hari hutan alam mengalami deforestasi dengan laju kerusakan mencapai 2,1 juta hektar per tahun atau beberapa kali lipat lapangan sepak bola dalam sehari.

BAB IV

POTENSI KONFLIK ATAS KEMELUT SAWIT

4.1 Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Konflik Agraria

Perkebunan sawit berhubungan dengan agraria, maka potensi konflik yang terjadi atas kemelut perkebunan sawit adalah konflik agraria. Menurut Lala M. Kolopaking,(2009)[11], jenis konflik agraria menurut sumber antara lain:

  1. Persaingan yang meningkat dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
  2. Penyebab-penyeab struktural dari konflik
  3. Perubahan sosial-ekonomi yang menimbulkan konflik
  4. Kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek pengolahan sumberdaya sebagai sumber-sumber konflik.

keempat jenis konflik agraria memiliki korelasi dengan permasalahan-permasalahan perkembangan perkebunan pertanian di berbagai aspek baik ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Potensialnya perkebunan sawit membuat banyak perusahaan maupun penduduk lokal berlomba-lomba untuk memanfaatkan sumberdaya alam sebesar-besarnya. Persaingan akses lahan ini  memicu konflik antar perusahaan, perusahaan dengan penduduk lokal maupun antar penduduk lokal itu sendiri

Selain itu, potensi konflik sawit juga dapat disebabkan oleh penyebab stuktural konflik dan program serta proyek yang dikembangkan oleh berbagai pihak, salah satu yang termasuk penyebab konflik struktural adalah   konflik yang terjadi dikarenakan sistem birokrasi pemerintahan. Pembangunan tentunya berhubungan dengan arah kebijakan pemerintah. Pemerintahan yang terkait dalam hal ini khususnya pemerintah daerah sampai dengan unit terkecil dari sistem pemerintahan yaitu desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat.

4.2          Solusi Permasalahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

Banyak undang-undang Negara yang membahas tentang konflik agraria, konservasi sumberdaya, perkebunan, penatan ruang, perdagangan dan lain sebaginya yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Namun, pengelolaan perkebunan kelapa sawit seringkali kurang terkoordinasi sehingga dapat menyebabkan konflik. Hal utama yang harus dibenahi adalah komunikasi rasa saling menghargai dari  berbagai pihak.

Pengembangan sumberdaya alam juga harus memperhatikan berbagai  aspek kehidupan seperti peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi,serta  memperhatikan kelangsungan ekologi, salah satunya memperhatikan konservasi lahan dan air serta menghargai sistem sosisal budaya daerah setempat. Dengan selarasnya berbagai aspek yang dikaji maka akan meminimalisasi potensi konflik yang terjadi atas pengembangan perkebunan kelapa sawit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan perkebunan kelapa sawit memberikan banyak keuntungan bagi semua pihak apabila dikelola secara bijak. Permasalahan atas pengembangan kelapa sawit akan muncul manakala salah satu atau banyak pihak merasa dirugikan. Hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik yang harus dihidari serta keselarasan hidup yang dijaga bersama.

Saran

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi. Setiap melakukan kegiatan ekonomi pertanian sebaiknya juga memperhatikan berbagai aspek lain seperti sosial budaya dan ekologi, serta menjalin komunikasi yang baik dan efektif agar tidak ada pihak yang dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Perkebunan. Perkembangan Industri Sawit di Indonesia Sangat Signifikan dan Fantastis.2007.http://ditjenbun.deptan.go.id/web.old//index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=72 ( Diakses tanggal 22 Desember 2009).

Hutagalung, Sukanti Arie, Markus Gunaan. 2008. Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Jefri Siragih,dkk., Satu Solusi Kemelut Sawit dalam Tandan Sawit. Sedisi II/September 2008, hal 1.

Kiryanto, Ryan. Mensinergiskan Upaya Perkembangan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. 2008. http://www.google.co.id/search?q=potensi+konflik+perkebunan+sawit&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a ( Diakses tanggal 22 Desember 2009)

Mustain. 2007. Petani vs Negara. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.

Sears, David O., Jonathan L. Freediman, L. Anne P. 1985. Psikologi Sosial. Terjemahan Adryanto. Jakata: Erlangga.

Sihaloho, Martua,  Arya Hadi Dharmawan, Said Rusli. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Stuktur Agraria. Jurnal Sodality. Agustus 2007, Vol. 01 No. 02. 253-270  .


[1] Jefri Siragih,dkk., Satu Solusi Kemelut Sawit (Bogor: Majalah Tandan Sawit, September 2008), hal. 1.

 

[2] David O. Sears, Jonathan L. Freediman, L. Anne P, Psikologi Sosial (Jakarta: Erlangga, Edisi ke-5,  Jilid 2, 1985) diterjemahkan oleh Adriyanto. Hal. 124.

[3] Dr. Mustain, Petani vs Negara ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 13.

[4] Disampaikan pada acara Diskusi Sejarah Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet di Kantor Litbang, Harian Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2007, dikutip dalam website Direktorat Jendral Perkebunan.

[5] F. Haryanto Santoso, Manajer Penelitian dan Database, Litbang Kompas dalam diskusi sejarah perkembangan perkebunan kelapa sawit dan karet di kantor Litbang, harian Kompas.

[6]Disampaikan pada acara Diskusi Sejarah Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet di Kantor Litbang, Harian Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2007, dikutip dalam website Direktorat Jendral Perkebunan.

[7] Ari Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.20.

[8] Ibid., hal. 24.

[9] Martua Sihaloho , Arya Hadi Dharmawan, Said Rusli, Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan struktur Agraria ( Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 2007), hal.253-270, dalam Jurnal Sodality Vol. 01, No. 02, Agustus 2007.

[10] Jefri Siragih, dkk. loc. cit.

[11] Disampaikan dalam Kuliah Sosiologi Pedesaan Tahun Ajaran 2008-2009 Departemen Sains dan Komunikasi  dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

About these ads

One thought on “Potensi Konflik Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

    Christian Dae Muan said:
    October 21, 2011 at 11:30 am

    masalah yang sering terjadi di dlm pengembanganperkebunan sawit:
    1.tidak terealisasinya kebun plasma sesuai dengan
    PERMENTAN NO.26/OT.140/2/2007
    2. tdak dibayarnya kopasi lahan masyarakat oleh pihak perusahaan selaku pengembang usaha perkebunan
    3. tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar perkebunan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s